130920: Perbedaan Antara Zakat Dan Pajak Serta Syarat Kewajiban Pajak


Apa perbedaan antara zakat dan pajak, apakah diperbolehkan mewajibkan pajak seperti ini? Apakah diharuskan membayarnya?

Published Date: 2016-12-03

Alhamdulillah

Zakat merupakan salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Alah Ta’ala mewajibkan kepada umat Islam yang kaya sebagai realisasi dari takaful ijtima’I (tanggungan social), saling bekerjasama, dan melaksanakan kemaslahatan umum seperti berjihad di jalan Allah.

Allah Ta’ala gabungkan dengan shalat dibanyak ayat. Hal itu menguatkan akan urgensinya. Telah ada ketetapan dalam Kitab, Sunnah dan Ijma’ (akan kewajiban zakat).

Sementara pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan diharuskan kepada orang-orang tidak ada kaitannya dengan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka dari zakat harta (mal).

Pajak secara umum adalah kewajiban harta benda yang diharuskan oleh pemerintah kepada orang-orang. Digunakan untuk kamaslahatan umum. Seperti perhubungan, kesehatan, pengajaran dan semisal itu. Pajak buatan dan aturan manusia. Allah tidak mensyareatkannya. Sementara zakat adalah syareat rabbani, termasuk ibadah Islam yang sangat agung. Sebagain orang tidak mengeluarkan zakat, cukup hanya mengeluarkan pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Dan ini tidak diperbolehkan, karena pajak sesuatu yang lain dan zakat adalah sesuatu yang lain lagi.

Para Ulama’ Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta’ mengatakan, “Tidak diperbolehkan menganggap pajak yang dikeluarkan oleh pemilik dana terhadap dananya dari zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan zakat yang diwajibkan harus dikeluarkan dan dibagikan kepada golongan penerima zakat yang sesuai dengan syareat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa ta’ala dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” SQ. At-Taubah: 60. Selesai ‘Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, (9/285).

Asal mewajibkan pajak kepada orang-orang itu haram. bahkan termasuk dosa besar, dimana pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Telah ada dalam sunnah nabawiyah yang menunjukkan bahwa pajak itu lebih besar dosanya dibandingkan zina. Hal itu telah dijelaskan dalam jawban soal no. 39461.

Diperbolehkan dalam kondisi khusus, dimana pemerintah (diperbolehkan) mewajibkan pajak kepada rakyat sesuai dengan syarat-syarat tertentu diantaranya:

Hendaknya adil, dimana pembagian kepada rakyatnya secara adil, tidak memayahkan sekelompok tanpa sekelompok lainnya. Bahkan diwajibkan kepada orang kaya, semua orang kaya sesuai dengan kekayannya. Tidak diperbolehkan kewajiban (zakat) dibebankan kepada orang fakir. Tidak boleh juga disamakan antara orang fakir dengan orang kaya. Hendaknya kondisi baitul mal (sekarang dinamakan kas Negara) kosong. Kalau Negara kaya dengan sumber dananya, maka tidak diperbolehkan mewajibkan pajak kepada masyarakat. Hal itu termasuk bea cukai yang diharamkan dan termasuk diantara dosa besar. Hal itu dalam kondisi khusus untuk menghadapi suatu dorurat (kondisi yang sangat membutuhkan sekali). Hal itu tidak diperbolehkan sebagai aturan tetap dan terus menerus dalam semua waktu.

Telah ada dalam ‘Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, (8/247) bahwa sumber keuangan baitul mal adalah pajak pegawai terhadap masyarakat untuk kemaslahatannya. Baik itu untuk jihad atau untuk lainnya. Tidak diperbolehkan mewajibkan pajak kepada mereka kecuali dalam baitul mal tidak ada dana yang mencukupi. Dan hal itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak dalam kondisi seperti itu, maka pendanaan (lewat pajak) tidak sesuai syar’i. selesai

Sumber dana untuk baitul mal muslimin yang mubah dan diperbolehkan agama banyak sekali, telah disebutkan dalam jawaban soal no. 138115. Kalau sekiranya umat islam menerapkannya, maka Allah pasti mencukupinya. Dan tidak perlu kewajiban pajak kecuali dalak kondisi yang jarang sekali.

Diinfakkan untuk kemaslahatan umat secara nyata. Tidak diinfakkan sedikitpun dalam kemaksiatan kepada Allah atau bukan untuk kemaslahatan. Seperti dana yang diinfakkan kepada para artis dan seniman serta para pemain olah raga.

Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah mengatakan, “Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah seperti pajak penjualan, pajak keuntungan, pajak perusahaan, pajak pegawai dan semisalnya. Itu termasuk wilayah ijtihad. Kalau pemerintah mengumpulkan pajak sebagai ganti dari zakat yang diwajibkan kepada para pedagang dan semisalnya, maka diharuskan membayarnya. Kalau pengumpulan pajak itu tambahan dari zakat, akan tetapi bait mal membutuhkan pendanaan untuk kemaslahatan primer seperti sekolah-sekolah, bencana, masjid dan fasilitas Negara, diberbolehkan membayarnya dan tidak diperbolehkan menyembunyikanna. Sementara kalau pemerintah mengambil pajak kepada penduduk selain zakat dan sia-sia dalam penggunaannya berlebih-lebihan dan kerusakan, permainan dan yang melalaikan, maka diharamkan (mengambilnya). Dan tidak disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, maka diperbolehkan menyembunyikan dana atau keuntungan agar tidak dibayarkan kepada mereka harta haram. sehingga membantu dalam melakukan sesuatu yang diharamkan. Sementara Allah Ta’ala berfirman:

(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

“Dan Janganlah kamu semua saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” SQ. Al-Maidah: 2. Selesai

Syekh Al-Albany rahimahullah mengatakan ketika menyebutkan perbedaan antara maslahat mursalah dan bid’ah, “Sementara masalahat mursalah (kemanfaatan umum), masalahnya sangat berbeda sekali dengan bid’ah hasanah – yang diklaimnya- mashalah mursalah dimaksudkan terealisasinya kemaslahatan yang mencakup tempat atau waktu dan ditetapkan oleh Islam. Dalam kondisi seperti ini Imam Syatibi menguatkan diperbolehkannya membuat pajak. Dimana (pajak ini) berbeda dengan pajak sekarang yang dibuat aturan di banyak Negara, kalau tidak kita katakan hampir di semua Negara Islam. Taklid kepada orang kafir, dimana mereka diharamkan dari manhaj Allah yang telah ada dalam Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya sallallahu’alaihi wa sallam. Sehingga merupakan kebutuhan mendesak bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah (petunjuk) Kitab dan Sunnah, mereka membuat manhaj khusus. Aturan-aturan sebagai solusi terhadap problema mereka. Sementara umat Islam, Allah telah cukup dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Kitab. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam kepada mereka. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan mengganti undang-undang dengan syareat. Sehingga layak bagi mereka seperti Firman Allah Tabaraka Wa Ta’ala:

(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة/61

"Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ?.” SQ> Al-Baqrah: 61.

Maka tidak diperbolehkan menjadikan pajak sebagai aturan tetap. Seperti syareat yang diturunkan dari langit selamanya. Sesungguhnya pajak yang diperbolehkan untuk pemerintah mewajibkan pajak adalah dalam kondisi tertentu yang melingkupi pemerintahan tersebut. Sebagai contoh –saya kira contoh ini juga dibuat oleh Imam Syatibi- kalau diantara negera islam diserang, dimana kas Negara tidak ada dana yang dapat menyediakan persiapan pasukan untuk menahan serangan musuh islam tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mewajibkan pajak tertentu kepada orang-orang tertentu. Dimana mereka mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban tersebut. Akan tetapi pajak ini tidak menjadi suatu yang lazim dan aturan yang permanen –sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan-. Kalau sebab tiba-tiba tadi telah hilang yaitu serangan orang kafir dan dapat mempertahankan Negara Islam, maka pajak dihapuskan dari umat Islam. Karena sebab yang mewajibkan pajak telah hilang. Sementara hukum –sebagaimana perkataan ahli fiqih – berputar bersama illat (sebab) baik ada maupun tiada. Dan illat atau sebab yang mewajibkan kewajiban tersebut telah hilang. Sehingga pajak ini hilang bersamaan dengan hilangnya sebab.

Secara ringkas, disana tidak ada pajak yang dibuat sebagai undang-undang dalam Islam. Sesungguhnya pemerintahan Islam mewajibkan pajak tertentu pada kondisi tertentu. Kalau kondisinya tidak ada, maka pajakpun ditiadakan.” Selesai

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=109346-44k

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Segala sesuatu yang diambil tanpa hak termasuk pajak. Dan itu diharamkan. Dan seseorang tidak dihalalkan mengambil harta saudaranya tanpa hak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam:

(إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأكل مال أخيك بغير حق ؟)

“Jika anda membeli kurma dari saudara anda, kemudian ditimpa petaka, maka anda tidak dihalalkan mengambil darinya sedikitpun juga. Kenapa anda memakan harta saudara anda tanpa hak?”

Akan tetapi seorang muslim juga harus mendengar dan taat. Mendengar dan mentaati pemerintah. Kalau mereka meminta harta dari sesuatu ini, maka dia serahkan kepadanya. Kalau dia mendapatkan kebenaran, maka dia akan dapatkan nanti di depannya (maksudnya hari kiamat). Kalau dia tidak mendapatkan kebenaran, dimana kalau yang diambil itu sesuai dengan keadilan, maka dia tidak mendapatkan hak. Yang penting, kita harus mendengar dan mentaati penguasa. Nabi sallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

(اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)

“Dengarkan dan taati, meskipun dai sampai memukul punggungmu dan mengambil hartamu.”

Tidak diperbolehkan, menjadikan perkara semacam ini sebagai sarana untuk mencela penguasa. Menghinanya di majlis atau semisal itu. Hendaknya kita bersabar, apa yang tidak kita dapatkan di dunia, kita akan dapatkan nanti di akhirat.” Selesai

Liqo’ Al-Bab Al-Maftuh, (65/12).

Soal Jawab Tentang Islam
Create Comments