Fri 15 Shw 1436 - 31 July 2015
45513
Hukum Menikah ‘Urfi (Secara Adat), Dan Apakah Boleh Bagi Mempelai Wanita Berpindah Dari Wali Yang Satu Ke Wali Yang lain?
Di daerah kami banyak terjadi kerusakan moral, apalagi di kampus-kampus. oleh sebab itu banyak mahasiswa yang ingin menikah sebelum mereka lulus, akan tetapi keluarga besarnya menjadi penghalang utama pernikahan mereka. Dilihat dari sisi mempelai laki-laki, kami pernah mendengar mereka tidak perlu meminta restu kepada walinya, namun dari sisi wanita, maka kami mencari jalan agar bisa maju untuk meminangnya, namun jika wali wanita tersebut beralasan dengan alasan yang tidak Islami, sebagai contoh: walinya berkata: “saya tidak ingin kamu menikah sekarang karena saya tidak tertarik dengan kabilahnya (sukunya), saya tidak senang dengan celana, jenggot, atau agamanya”. Jika ternyata calon mempelai laki-lakinya termasuk seorang yang baik, dan walinya tidak menyetujuinya, maka kami meminta kakek atau saudara laki-laki mempelai wanita untuk menjadi walinya. Jika keduanya juga menolak, maka kami tetap menyempurnakan pernikahan dengan restu kepala jamaah kami – Jamaah Mahasiswa Muslim- Apakah perbuatan kami dibenarkan? dan bagaimana cara yang benar untuk menempurnakan pernikahan tersebut? saya berharap anda menjelasan semuanya dalam masalah ini; karena merupakan jalan satu-satunya, cara-cara seperti ini sekarang sedang marak terjadi di sekitar kita, dan jika jalan tersebut salah maka bagaimanakah seharusnya yang diperbuat oleh mereka yang sudah menikah dengan cara seperti itu, sebagian mereka juga sekarang sudah mempunyai anak-anak ?


Alhamdulillah

Pertama:

Tidak dibolehkan bagi seorang muslimah menikah tanpa persetujuan walinya, bahkan harus ada wali yang menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- :

( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud: 2085 dan dishahihkan oleh Syeikh Al Baani)

Dan sabda Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang lain:

( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840(

“Wanita manapun yang menikah tanpa persetujuan walinya maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil”. (HR. Tirmidzi dan beliau menghasankannya: 1102, Abu Daud: 2083, Ibnu Majah: 1879 dari hadits ‘Aisyah, dishahihkan oleh al Baani dalam Irwa’ul Ghalil: 1840)

Imam Tirmidzi dalam penjelasannya tentang hadits di atas berkata:

“Dan yang mengamalkan hadits di atas dari kalangan para sahabat Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian ahli fikih di kalangan para Tabi’iin bahwa mereka berkata: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali” di antara mereka adalah Sa’id bin Musayyib, Hasan al Basri, Syuraih, Ibrohim an Nakho’i, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Dan senada dengan pendapat di atas juga dinyatakan oleh Sufyan ats Tsauri, al Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishak”.

Pada jawaban soal nomor: 2127 ada akan mendapatkan ringkasan penting tentang syarat dan rukun nikah, dan syarat-syarat seorang wali.

Pada jawaban soal nomor: 7989 juga terdapat rincian yang lain, secara khusus disebutkan tentang persyaratan seorang wali untuk sahnya pernikahan.

Kedua:

Allah telah menyuruh para wali agar mereka menikahkan wanita siapa saja yang berada di bawah perwaliannya, dan janganlah menghalangi mereka untuk menikah karena sebab yang tidak syar’i, Allah –Ta’ala berfirman-:

)وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur: 32)

Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- juga telah menyuruh para wali agar tidak menahan diri untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya pada saat ada peminang yang baik agama dan akhlaknya datang meminangnya, beliau berdsabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1868) .

“Jika ada peminang datang meminang yang kalian (para wali) menyutujui agama dan akhlaknya maka nikahkanlah mereka,  karena kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata”. (HR. Tirmidzi: 1084 dan menghasankannya, dihasankan juga oleh al Baani dalam Irwa’ul Ghalil: 1868)

Pada setiap ayat dan hadits yang yang telah disebutkan mengandung dua penjelasan yang nyata:

1.      Bahwa syari’at telah menyuruh wali untuk menikahkan, hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut berkaitan dengan kesempurnaan pernikahan tersebut dengan hadir wali untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan peminangnya, hadits-hadits yang kami sebutkan sebelumnya telah menjelaskan dan menguatkan pernyataan tersebut.

2.      Bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wali untuk menghalangi dan menolak untuk menjadi wali yang menjadi hak dari mempelai wanita dalam pernikahannya, penolakan itu merupakan kedzaliman yang akan menyebabkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia.

Jika masing-masing dari mempelai wanita dan walinya mengerjakan perintah tersebut maka akan menyebabkan ketenangan keluarga, juga akan terhindar dari banyak keburukan dan kerusakan dalam agama dan akhlak.

Jika seorang wali menolak untuk memberikan hak dari mempelai wanita dalam pernikahannya tanpa udzur yang disyari’atkan, maka boleh berpindah kepada wali yang lebih jauh, seperti: saudara laki-lakinya yang tertua, atau pamannya dari jalur bapaknya, atau kakeknya. Penentuan peralihan tersebut dilakukan oleh hakim yang sesuai syari’at, tidak dari pihak mempelai wanita atau para walinya. Jika wali dari pihak mempelai wanita udzur semuanya maka boleh beralih kepada wali hakim atau siapapun yang serupa dengannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah –radhiyallahu ‘anha- bahwa dia berkata: Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( وسبق تخريجه وتصحيحه .

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Namun jika mereka berselisih maka sulton (penguasa) yang menjadi wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali”. (Hadits ini telah diteliti dan telah ditashih sebelumnya)

Atas dasar itulah maka tidak masalah bagi seorang wanita yang jika walinya menolak untuk memberikan sesuatu yang menjadi hak wanita tersebut dalam pernikahannya, maka hendaknya dia melaporkannya kepada hakim yang sesuai syari’at agar dia menjadikan kakek atau paman atau saudara laki-laki sulungnya yang menggantikan perwaliannya.

Yang terhormat Syeikh Sholeh al Fauzan pernah ditanya tentang masalah yang tidak jauh berbeda dengan masalah di atas, maka beliau menjawab:

“Tidak boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, jika dia tetap saja menikahkan dirinya sendiri maka pernikahan tersebut adalah batil menurut jumhur ulama terdahulu juga menurut ulama sekarang; karena Allah telah menyuruh para wali untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, dalam firman-Nya:

‏( ‏وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ )

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki…”. (QS. An Nuur: 32)

Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

( ‏إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه‏ )

“Jika telah datang kepada kalian seseorang yang kalian menyetujui agama dan akhlaknya maka nikahkanlah mereka..”.

Sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang lain:

( ‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏(

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan kedua orang saksi yang adil”.

Sedangkan apa yang disebutkan oleh penanya bahwa dirinya pernah membaca dalam sebagian buku-buku fikih tentang seorang wanita yang menikahkan dirinya, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang marjuh (lemah), yang benar dan sesuai dengan dalil adalah sebaliknya.

Sedangkan apa yang dia sebutkan tentang realita dirinya, bahwa dirinya mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan bapaknya; karena bapaknya menginginkannya menikah dengan seorang suami yang berkedudukan tinggi dan berasal dari keturunan terhormat hingga mampu menjaganya, namun keinginannya tidak demikian; karena dia menginginkan suami yang taat beragama meskipun tidak mempunyai kedudukan yang tinggi dan tidak berasal dari nasab yang terhormat. Di sini kebenaran berada di pihak bapaknya, karena bapaknya pandangannya lebih jauh darinya, karena bisa jadi dia terbayang bahwa laki-laki pilihannya tersebut cocok untuk dirinya padahal sebenarnya tidak demikian. Maka tidak ada alasan baginya untuk menyelisihi bapaknya selama beliaunya berfikir untuk kemaslahatannya. Namun jika ternyata laki-laki yang satunya lebih baik baginya, menanggungnya sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan agamanya, dan bapaknya enggan untuk menikahkannya, maka bapaknya tersebut baru dianggap sebagai wali yang ‘adhil (menghalangi) yang menjadikan perwaliannya berpindah kepada wali yang lebih jauh, akan tetapi dalam kondisi seperti ini harus menghadap kepada hakim dahulu agar dialah yang memindahkan perwalian tersebut dari seorang bapak yang menghalangi pernikahannya kepada wali yang lebih jauh dan tidak boleh diputuskan sendiri oleh mempelai wanita atau salah seorang wali tanpa persetujuan bapaknya, maka harus menyerahkan masalahnya kepada hakim yang syar’i, dialah yang akan menilai masalah dan realita yang terjadi. Jika akhirnya dia menilai pemindahan perwalian, maka dia memindahkan perwalian tersebut demi kemaslahatan, maka dalam pernikahan harus jeli dalam memutuskan segala sesuatunya”. (Al Muntaqa min Fatawa Syeikh Al Fauzan: 5/242-243)

Ketiga:

Barang siapa yang menikah dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti menikahnya seorang wanita tanpa adanya wali, maka pernikahannya menjadi rusak, dan mereka berdua wajib dipisahkan segera, kalau sudah mempunyai anak, maka anak-anaknya dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahinya tersebut, jika mereka semua berpendapat bahwa apa yang telah mereka lakukan tersebut boleh, namun jika mereka sudah mengetahui akan kebatilan pernikahan tanpa wali, maka anak-anak mereka tidak dinisbahkan kecuali kepada ibunya.

Pernikahan batil tersebut akan menyebabkan banyak kerusakan, di antaranya adalah:

1.      Hilangnya hak-hak seorang wanita; karena tidak ada pengakuan sah dalam pernikahan tersebut, dia tidak mendapatkan mas kawin juga tidak mendapatkan nafkah.

2.      Tersebarnya perbuatan nista dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada masa perkuliahan, karena bisa jadi melalui akad nikah yang rusak tersebut setiap wanita yang hamil, atau sepasang laki-laki dan perempuan yang didapati di tempat umum mengaku sudah menikah dengan pernikahan ‘urfi (adat).

3.      Tidak mungkin ditengah pernikahan dengan model tersebut nasab anak-anak bisa ditentukan –sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka hal itu akan menyebabkan mereka terlantar dan tidak jelas nasabnya.

Jalan keluar untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan menghadap kepada walinya secara terus terang dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, kemudian diadakan akad nikah yang baru melalui persetujuannya, namun jika dia tidak setuju maka keduanya harus dipisahkan.

Wallahu a’lam.

Soal Jawab Tentang Islam